Koalisi Kalimantan Tengah Gelar Workshop Penyusunan Strategic Planning dan Standar Operasional Prosedur untuk Penguatan Lembaga
Dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas organisasi, Koalisi Kalimantan Tengah menggelar “Workshop Penyusunan Strategic Planning (SP)” dan “FGD Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)”. Kegiatan yang berlangsung selama 5 (lima) hari , diadakan di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, dengan melibatkan 15 (lima belas) peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi pada (29/11-3/12/2024).
“Kegiatan ini adalah kegiatan kita semua, bukan kegiatan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), karena ini adalah kegiatan koalisi. Apa saja yang kira-kira perlu kita kerjakan, apa yang bisa kita capai ke depan itu harapannya”, ujar Ferdi Kurnianto, Ketua AMAN Kalteng, pada saat acara pembukaan kegiatan
Berdasarkan referensi dari Kerangka Acuan Kegiatan tersebut, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan serius terkait konflik agraria yang kian masif akibat luasnya konsesi perizinan. Dari total 15,3 juta hektare wilayah, sekitar 72,28% telah diberikan izin konsesi untuk perkebunan sawit, tambang, dan kehutanan. Kondisi ini turut menyumbang pada kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kriminalisasi masyarakat adat. Namun, perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak mereka justru minim. Hingga kini, hanya 68.528 hektare Hutan Adat yang diakui melalui SK Menteri LHK, dengan pengakuan legalitas masyarakat adat terbatas di empat kabupaten. Hal ini memicu organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat advokasi dan perencanaan strategis sebagai solusi jangka panjang.
Workshop ini bertujuan untuk merancang dokumen perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan, menyusun SOP koalisi mencakup organisasi, keuangan, dan keamanan.
“Saya ingin mengajak kita berimajinasi, semua berpartisipasi, semua berbagi inspirasi. Seperti di banyak tempat saya menjelaskan, marilah kita buka hati, bukapikiran. Apakah pertemuan ini penting?”, Ucap Ridho Saiful Ashadi, seorang konsultan berpengalaman, yang memimpin jalannya kegiatan
Adapun peserta terdiri dari perwakilan lima lembaga yakni terdiri dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Kalimantan Tengah, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kalimantan Tengah, Save Our Borneo (SOB) , Yayasan Betang Borneo Indonesia (YBBI), LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Palangka Raya. Dari kegiatan ini, Koalisi Kalimantan Tengah menargetkan tersusunnya dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 2025–2030 dan adanya SOP koalisi yang terstruktur dan dapat diadopsi oleh anggota lembaga.
“Kita dalam pertemuan ini lebih banyak mengunakan perpaduan. Kita mengunakan pencapaian dan penemuan-penemuan kita”, Ujar Ridho Saiful Ashadi
Suasana belajar pada saat kegiatan berlangsung | Dokumentasi Istimewa
Dengan dukungan teknis dan kolaborasi antarorganisasi, Koalisi Kalimantan Tengah berkomitmen memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat adat. Inisiatif ini juga diharapkan memperkuat advokasi berbasis data dan koordinasi lintas lembaga untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
Terakhir, perwakilan dari 2 (dua) orang peserta menyampaikan harapannya untuk kegiatan ini dengan lantang dan tegas
“Adanya pengetahuan dalam penyusunan SOP, saya dan kawan-kawan mampu menyusunnya”, Ujar Habibi, SOB (Save Our Borneo)
”Mampu untuk menurunkan ide pada rencana yang strategis. Mampu menganalisis target capaian dengan aktivitas dengan target yang disusun”, jelas Janang Firman Palanungkai, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Kalimantan Tengah
DuaEnam/AMANKALTENG
***
